Presiden Prabowo Setujui Target Renovasi Rumah Rakyat Capai 2 Juta Unit di 2026

Jakarta,— Presiden Prabowo Subianto menyetujui peningkatan signifikan dalam program renovasi rumah rakyat tidak layak huni untuk tahun 2026, yakni dari sekitar 400 ribu unit menjadi hingga 2 juta unit. Persetujuan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, usai pertemuan dengan Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Menurut Fahri, anggaran renovasi rumah untuk 2026 memang sudah tercantum dalam APBN 2026 dengan target awal sekitar 400 ribu unit. Namun, Presiden Prabowo membayangkan perlu adanya akselerasi besar‑besaran sehingga membuka peluang untuk menaikkan target tersebut hingga 2 juta unit.

“Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang tertulis dalam APBN sekitar 400 ribu, tetapi beliau bahkan setuju sampai 2 juta unit sekalipun, tidak ada masalah,” ujar Fahri.

Meski begitu, program renovasi terutama di kawasan perkotaan menghadapi tantangan, terutama ketersediaan lahan yang terbatas. Untuk itu, pemerintah berencana menyiapkan aturan baru, kemungkinan berupa peraturan presiden (Perpres) atau peraturan pemerintah (PP), guna mempercepat pelaksanaan program ini.

Selain itu, Fahri menilai perlu dibentuk sebuah lembaga khusus yang fokus menangani berbagai hambatan dalam percepatan perumahan rakyat. Lembaga ini nantinya diproyeksikan untuk mengurus persoalan seperti pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, hingga manajemen hunian sosial.

Program renovasi rumah rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki kualitas hunian masyarakat kurang mampu dan mewujudkan rumah layak huni untuk seluruh warga yang membutuhkan menjelang tahun depan.

 

 

Penulis: Heny Wahyuni | Editor: Eka Bagus Syahputra