Presiden Prabowo Panggil Kabinet dan Kapolri ke Hambalang, Soroti Tambang Ilegal

Bogor, 23 November 2025 — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat strategis di kediamannya di Hambalang, Bogor, bersama sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara untuk membahas penertiban aktivitas tambang ilegal dan kawasan hutan. Pertemuan yang berlangsung sejak siang hingga malam ini menyentuh isu krusial terkait penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam rapat tersebut, Prabowo mengevaluasi hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan sekaligus merumuskan langkah tindak lanjut untuk menertibkan kawasan pertambangan ilegal. Selain itu, konsekuensi hukum terhadap pelaku aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan jadi bagian penting dari diskusi.

Komitmen negara atas kekayaan alam juga ditekankan dalam pertemuan ini. Prabowo kembali menegaskan bahwa kekayaan alam — termasuk sumber daya hutan dan mineral — harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, sesuai semangat pasal 33 UUD 1945.

Dari jajaran yang hadir, tampak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, serta Menteri Sekretaris Negara. Pejabat penegak hukum seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Panglima TNI juga turut menghadiri.

Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, salah satu fokus adalah penanganan kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat. Prabowo menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tegas, tanpa pandang bulu, termasuk terhadap oknum kuat atau elit yang mungkin terlibat.

Reaksi dan Dampak

• Langkah ini dipandang sebagai upaya serius pemerintah dalam menegakkan kedaulatan atas sumber daya alam Indonesia dan menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan praktik tambang ilegal.
• Kehadiran Kapolri dan Jaksa Agung mengindikasikan bahwa pemerintah menyiapkan tindakan hukum nyata, tidak hanya retorika.
• Namun, tantangan terbesar adalah menjangkau lokasi tambang ilegal yang sulit dijangkau, serta memetakan aktor-aktor besar yang mungkin melindungi aktivitas ilegal tersebut.

Ringkasan

Pertemuan di Hambalang ini menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo menempatkan isu pertambangan ilegal sebagai prioritas strategis. Dengan keterlibatan lintas kementerian dan lembaga penegak hukum, pemerintah berusaha mengkombinasikan kebijakan penertiban, pengawasan wilayah, dan tindakan hukum untuk menindak pelanggaran sumber daya alam.

 

Penulis: Mayang Sari | Editor: Cecep Hariyadi